Bossmudanews.com , Sergai  – Masyarakat Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, mengeluhkan kondisi jembatan baru yang dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan. Jembatan yang dibangun di Dusun Pondok Panjang, Desa Kayu Besar, tersebut merupakan proyek tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan nilai mencapai Rp5,7 miliar.

 

Meski telah selesai dibangun dan dioperasikan pada tahun 2024, kondisi akses jalan menuju jembatan disebut terlalu terjal dan licin. Warga menyebut banyak pengendara sepeda motor dan mobil tergelincir, bahkan mengalami kecelakaan tunggal.

“Kalau hujan turun, jalan ke jembatan itu seperti jebakan. Banyak yang jatuh, termasuk saya sendiri sudah pernah terpeleset,” kata Suherman, seorang pedagang yang kerap melintasi jembatan tersebut, Sabtu (19/7/2025).

 

Menurutnya, sejak awal jembatan itu belum pernah benar-benar aman digunakan. Warga terpaksa bergotong royong menimbun sisi kiri dan kanan jembatan menggunakan batu dan tanah demi mengurangi kemiringan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif.

 

“Bayangkan, jembatan yang menelan dana miliaran rupiah itu hasilnya sangat mengecewakan. Masyarakat bahkan harus urunan uang untuk melakukan penimbunan. Ini proyek publik atau proyek asal jadi?” tegasnya.

 

Warga lainnya, Herman dan Surya Marantika, secara terbuka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa proyek tersebut. Mereka menduga adanya kejanggalan dalam proses perencanaan, pengerjaan, hingga pengawasan proyek.

 

“Kami dari masyarakat Bandar Khalipah meminta KPK turun ke Sergai untuk memeriksa proyek jembatan ini. Bangunannya sangat mengecewakan dan berbahaya bagi pengguna jalan,” ujar Herman.

Keluhan juga datang dari Ulfa, warga Dusun IV, Desa Pekan Bandar Khalipah, yang menyatakan bahwa jembatan tersebut sulit dilalui, terutama saat hujan.

 

“Setiap ibu-ibu maupun bapak-bapak yang melintas harus ekstra hati-hati. Kami pertanyakan bagaimana kualitas perencanaan dan pengawasannya. Apakah sudah sesuai spesifikasi? Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” katanya.

 

Ulfa, yang sehari-hari melintasi jembatan untuk berbelanja, berharap pemerintah dan penegak hukum segera turun tangan.

 

“Sebagai warga, saya tidak terlalu paham soal konstruksi. Tapi sebagai pengguna, saya bisa rasakan kalau jembatan ini berbahaya. Rp5,7 miliar itu bukan uang sedikit,” tambahnya.

 

Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai keluhan warga tersebut. Namun, desakan agar proyek tersebut diaudit secara menyeluruh semakin menguat di tengah keresahan masyarakat.

(Red)